Terbentuknya Kabupaten Kutai Barat, sesungguhnya sudah lama karena sejarah mencatat bahwa, di Barong Tongkok pernah dibentuk KEWEDANAAN pada tanggal 05 November 1952, kemudian pada tahun 1964 telah menjadi penghubung Bupati dari Tenggarong di Barong Tongkok. Pada proses selanjutnya banyak pihak yang terlibat dan berjasa pada beberapa tahun sebelumnya, sehingga pada tanggal 4 Oktober 1999, Lahirnya Undang – Undang No.47 secara kongkret bersama – sama Kabupaten/ Kota lainnya dibentuklah Kabupaten Kutai Barat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dengan melantik Pejabat Bupati Ir. Rama A Asia pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta. Kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Kalimantan Timur dalam rangka meresmikan Kabupaten Kutai Barat serta melantik Aparatur Eselon II dan III pada tanggal 5 Nopember 1999 di Sendawar.
Setelah berjalan sebagaimana harapan semua pihak, dengan mengacu kepada segala aturan yang berlaku, maka melalui berbagai upaya terbentuklah Lembaga Legislatif yang pertama dengan dilantiknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 15 Desember tahun 2000 lebih lanjut Lembaga tersebut lalu menindaklanjuti dengan melaksanakan pemilihan unsur Pimpinan dan terpilihlah Bapak Drs. Y Juan Jenau, MBA sebagai ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat yang pertama.
Dalam rangka mengemban amanah rakyat, maka Lembaga Legislatif melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan hasil pemilihan tersebut secara demokratis menghasilkan pasangan sebagai pemenang dan dilantik pada tanggal 19 April Tahun 2001 Bapak Ir. Rama A Asia dan Bapak Ismail Thomas, SM. Hk sebagai Bupati dan Wakil Bupati pertama Kab. Kutai Barat.
Setelah terbentuknya Kabupaten dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati sehingga banyak pihak yang menginginkan agar rentetan fakta sejarah yang ada dapat dijadikan sebagai hari jadinya Kabupaten Kutai Barat. Untuk itu maka pada tanggal 03 November 2001, telah diadakan diskusi yang dihadiri oleh berbagai unsur dan hasilnya menyepakati bahwa”TANGGAL 5 NOVEMBER ” Adalah sebagai hari JADINYA KABUPATEN KUTAI BARAT dan kemudian lalu dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2002 tertanggal 04 November Tahun 2002.
Dalam pengimplementasian roda pemerintahan, maka selain melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, diperlukan juga berbagai fasilitas terutama Perkantoran sebagai wadah pelayanan Publik. Ketika merencanakan PembangunanKomplek Perkantoran tersebut, disini berhadapan dengan kendala sulitnya memperoleh lahan yang representatif, sehingga terbentuklah panitia yang bertugas khusus untuk meyediakan lokasi perkantoran sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tertanggal 11 Juni 2001, Nomor : 004.1/K.049/2001 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan untuk pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kutai Barat Sendawar, dan tugas khusus ” menyiapkan Tata Ruang untuk Pembangunan Kutai Barat : kantor DPRD, Kantor Dinas/Instansi dan Rumah Pejabat Pemerintah Daerah ,” yang dipimpin oleh Wakil Bupati ( Ismail Thomas ) waktu itu. Setelah menempuh berbagai upaya dan memilih dari beberapa alternatif yang ada, pada akhirnya melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat Ir. Syahruni (alm.) dan Kepala Dinas Pertanian Propensi Kalimantan Timur (Bapak Ir. H. Sofyan Alex), telah bersepakat melalui Berita Acara Penyerahan secara tertulis untuk lahan Pertanian seluas 35 Ha.
Mengingat luas lahan tersebut dipandang belum cukup, maka dihimpunlah sejumlah warga masyarakat hingga memperoleh tambahan lahan 100 ha. Dan dari luasan tersebut seluas 135 Ha, dengan rencana penggunaanya adalah 84 ha sebagai ” Hutan Kota ” sedangkan 51 Ha untuk lokasi Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Pada tahun 2004 setelah pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, serta bisa diterima oleh semua Partai Politik, lalu terbentuklah masa bakti yang kedua bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai Barat, yang merupakan keberhasilan dari perjuangan masing- masing.
Setelah berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2005 khususnya pasal 56 s/d 109, tentang Dasar Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan tidak lagi oleh lembaga legislatif, serta berdasarkan pelaksanaan PP. Nomor 06 Tahun 2006 secara langsung oleh masyarakat dengan pasangan yang terpilih adalah Bapak Ismail Thomas, SH dan H. Didik Effendi, S.Sos sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat periode 2006-2011 untuk masa bakti pemerintah yang kedua. Pengukuhanya melalui sidang Paripurna dan Pelantikanya oleh Gubernur Kalimantan Timur atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 April 2006.
Sumber: Sejarah Kutai Barat. https://kutaibaratkab.go.id/sejarah. Diakses 10 Juli 2023
Kembangkan Wisata Sungai Samarinda, Hetifah Fasilitasi Kegiatan BISA dan Ngabuburit di Kapal Wisata
posted 35 days agoUMKT Miliki Prodi Baru di Bidang Kedokteran, Hetifah: Selamat Mencetak Dokter Berkualitas Untuk Kaltim
posted 41 days agoPenduduk Kaltim Diberi Formasi Khusus CPNS IKN Tahun 2024. Pemerintah Siapkan Formasi untuk 'Fresh Graduate' dan IKN
posted 44 days agoCair 10 Hari Sebelum Idul Fitri. Pemerintah Resmi Umumkan THR dan Gaji ke-13 ASN Cair 100 Persen
posted 44 days agoSatu-satunya Perempuan Dapil Kaltim di DPR RI, Hetifah: Kita Harus Bekerja Lebih Keras
posted 49 days agoMitra Hijau dan AJI Samarinda Gelar Pelatihan Jurnalistik Liputan Mendalam Isu Transisi Energi
posted 51 days agoGerakan Ekonomi Beli Produk UMKM, Gelar Business Matching UMKM dan PHRI Hasilkan Transaksi Potensial Rp 6,3 Miliar
posted 51 days agoPercepat Transisi Energi Berkeadilan, PW Muslimat NU Kaltim Diskusi Dengan The International Climate Initiative (IKI)
posted 52 days agoLangkah Progresif Pusat Kajian IKN dan SDG’s LP2M Unmul, Gelar Rapat Koordinasi Bahas Isu Strategis
posted 54 days agoMahasiswa Fisip Unmul Hadirkan PT. MHU Bahas Pemberdayaan Masyarakat
posted 54 days agoKPU Balikpapan Gelar Rapat Pleno, Ini Prediksi Calon Anggota DPRD Balikpapan Tahun 2024-2029
posted 55 days agoOtorita IKN bersama Kemsetneg Gelar Setneg Mantul Goes To Campus Universitas Mulawarman
posted 68 days ago2,3 Juta Rekrutmen ASN Tahun 2024, Menteri PANRB Lakukan Evaluasi Seleksi CASN 2023
posted 101 days agoKampung di Kaltim Menerima Rp378 Juta dari Program Penurunan Emisi
posted 105 days agoAwal Tahun 2024, Rektor Unmul Tanam Pohon di IKN
posted 105 days agoIlmuwan Mengklaim Piramida Tertua di Dunia di Gunung Padang Indonesia
posted 105 days agoPercepat Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kemendagri Akselerasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
posted 106 days agoBeasiswa LPDP 2024 Tahap 1 Pendaftarannya Dibuka Hari Ini!
posted 108 days agoKemenparekraf Kembangkan Ecotourism, Siap Berdayakan Wisata di Sekitar Nusantara
posted 109 days agoSambut IKN, Bunga Bangsa Hadirkan SMA Terintegrasi
posted 109 days agoYusan Triananda Sosialisasikan Fungsi dan Peranan Forum CSR Kaltim Dalam Kolaborasi Pembangunan
posted 146 days agoWujudkan Pentahelix Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kaltim Libatkan Forum CSR Gelar Pertemuan CSR Se-Kaltim
posted 151 days agoSebagai Alat Bantu Kebijakan Kependudukan di Daerah, BKKBN Kaltim Sosialisasikan Siperindu
posted 151 days agoPT. MHU Promosikan Coklat IKN Pada Nusantara Agrifest 2023
posted 155 days agoKepala BPSDM Kemendagri Ungkap Tiga Prasyarat Utama Indonesia Emas 2045
posted 155 days agoJokowi Bilang Tingkat Stres Guru Lebih Tinggi daripada Pekerjaan Lain
posted 155 days agoKPK Melakukan OTT 11 Orang di Kaltim, Tetapkan 5 tersangka termasuk Pejabat BBPJN PUPR
posted 156 days agoTingkatkan Kompetensi Lulusan, Prodi Pembangunan Sosial Fisip Unmul Rubah Kurikulum Kearah Berbasis OBE
posted 156 days agoMenumbuhkan Inspirasi UMKM: Forum CSR Kaltim Bahas Minuman Tradisional Herbal, Manisan Jahe dan Pemasarannya
posted 158 days agoTingkatkan Kinerja, Perusda Melati Bhakti Satya Resmi Menjadi Perseroda
posted 160 days agoPNS dengan Kinerja Buruk, Tahun 2024 Bakal Mudah Dipecat!
posted 160 days agoProf. Rahmawati Didik Masyarakat Kawasan IKN Buat Konten Positif
posted 161 days agoIndonesia Terpilih Anggota Dewan Eksekutif UNESCO 2023-2027
posted 164 days agoSetia P Lenggono Plt. Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN : Pertanian di IKN Harus Menjadi Model Terbaik
posted 167 days agoDikira Punah Spesies Mamalia yang Lama Hilang 62 Tahun Ditemukan di Pegunungan Papua
posted 170 days agoBincang- Bincang Dengan Ketua MPR RI Soal IKN Dalam Perfektif UU Otonomi Daerah
posted 172 days agoForum CSR Kaltim Resmi Dikukuhkan, Menjadi Katalisator Kesejahteraan Sosial Luncurkan Aplikasi E-CSR
posted 172 days agoProdi Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul Presentasikan Hasil Penelitian Dalam Seminar Nasional Fraksionalisasi Etnis dan Polarisasi Etnis di IKN
posted 173 days agoHasil Riset: Di IKN Etno-Demografinya Relatif Kondusif Walaupun Fraksionalisasi Etnis Tinggi dan Polarisasi Etnis Slighly High
posted 174 days agoLPB PAMA Banua Etam Latih Public Speaking UMKM Kutim
posted 190 days agoWarga Penerima Uang Ganti Kerugian Lahan di IKN Dibekali Kewirausahaan
posted 195 days agoPariwisata Dapat Berdampak Pada Ketahanan Nasional, Guru Besar Unmul Paparkan Strateginya
posted 200 days agoDosen Farmasi Unmul Adakan Penyuluhan Dan Workshop Pembuatan Seduhan Teh Herbal Bunga Telang
posted 202 days agoPj Gubernur Kaltim: Penemuan Gas Baru di Lepas Pantai Kaltim diharapkan Meningkatkan Pendapatan Daerah
posted 207 days agoRUU Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara Resmi di Sahkan DPR RI
posted 208 days agoPj Gubernur Kaltim Akmal Malik dilantik Mendagri
posted 209 days agoPj Gubernur Kaltim Dilantik 2 Oktober, Sosok Ini Santer Jadi Kandidat Kuat Gantikan Isran Noor
posted 212 days agoUnmul Dengan Otorita IKN Jalin Kerja Sama Pelatihan Sertifikasi Guru
posted 214 days agoProf. Dr. Rahmawati: Raih Guru Besar, Mengenal Lebih Dekat Kiprahnya
posted 215 days agoOtorita IKN dan Kadata Luncurkan Sabuk Hijau Nusantara
posted 215 days ago