SAMARINDA– Kebijakan terkait pemindahan ibukota negara dari pulau Jawa ke Kalimantan itu sebenarnya merupakan keputusan yang tepat. dilihat dari Produk Domestrik Bruto (PDB) di Indonesia yang 59persen itu ada di pulau Jawa memang menjadi suatu alasan tepat, jika Pemerintah ingin memindahkan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Kalimantan untuk pemerataan ekonomi. Disampaikan Auliansyah, S.Kel.,M.Si Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul), Kampus FEB Unmul, Senin (01/03/ 2023)
Auliansyah Menjelaskan Perekonomian masih berpusat di Pulau Jawa sebesar 59 Persen, kemudian Sumatera 21persen Kalimantan 8 persen. Jadi ini adalah suatu kebijakan yang tepat kalau misalnya alasannya adalah pemerataan apalagi di kawasan Timur Indonesia kemudian, Untuk pembangunan ibukota juga bisa melihat ada sebuah keselarasan dengan isu- isu terkini terbaik perubahan iklim dimana nantinya akan pencegahan- pencegahan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim itu sudah dimulai.
Lanjutnya Jika dengan dipahami sebagai misalnya harus selaras dengan alam 75 Persen Total luas kawasan yang tersedia ini diperuntukkan untuk ruang hijau, 60 persen area melindung, 10 persen nya untuk produksi makanan kemudian cita-cita karbon dan penurunan suhu 2 persen. Artinya ini menggunakan transportasi publik jadi tidak ada lagi yang pakai transportasi pribadi itu yang akan didorong di sana. Tutur Auliansyah
“Ruang ekonomi untuk semua artinya peluang ekonomi untuk semua itu 0 persen. Apa Enggak akan ada kemiskinan? tentu itu menjadi sebuah perencanaan yang baik yang saya lihat terkait apa yang diinginkan oleh IKN kemudian apa yang ingin dituju oleh Provinsi Kalimantan Timur Sebenarnya ada. Ada kesamaannya makanya sinergitas harus ada. Misalnya Kalimantan mengusung tema pembangunan Green ekonomi, pembangunan hijau.” Tutur Auliansyah
Berkelanjutan itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun silam ya makanya kesamaan dan pemerintah provinsi itu harus sinerginya harus sangat baik untuk mencapai apa yang ingin dicapai di IKN itu seperti misalnya 75 persen, penurunan suhu 2 persen itu harus disinergikan. IKN akan mengandalkan wilayah – wilayah yang ada di Kalimantan Timur misalnya di Balikpapan sektor-sektor energi rendah karbon, kemudian bahan kimia, produk kimia, Petrokimia, dan Farmasi terintegrasi di Samarinda akan dibangun sektor energi rendah karbon juga kemudian di wilayah Kalimantan Timur itu akan dibangun industri pertanian. Tutur Auliansyah
Berkelanjutan ekosistem dilakukan tidak di kawasan industri di Muara Jawa, juga akan dibangun energi rendah karbon, Farmasi integrasi kemudian dilalui MBTK juga akan menjadi salah satu, kalau saya melihat Kalimantan Timur punya peran kunci di situ untuk menunjang apa yang dicita-citakan terkait penurunan suhu 2 persen tadi kemudian pemenuhan pangan tentu akan mengandalkan di wilayah Kaltim dan wilayah di sekitarnya pemerintah Kalimantan Timur dan harus memperkuat Sinar kita di dalam implementasi pembangunan berkelanjutan ya khususnya yang ada di dalam SDGs dicapai bersama penyesuaian untuk pembangunan di IKN.
cita-cita atau ingin pemerintah provinsi akan berhasil kalau terjadi di Balikpapan dan Samarinda itu harus terintegrasi juga dengan harus didorong juga di wilayah Samarinda dan Kaltim. ya di Balikpapan harus didorong juga untuk membatasi itu kepemilikan kendaraan-kendaraan pribadi kemudian transportasi publik harus tersambung semua itu yang ini nah kemudian videonya adalah sketsa tenaga kerja nah itu harus sekian persen tenaga kerja lokal yang persentasenya dan tidak ada instrumen hukum yang mengatur.” Tutur Auliansyah
“Pemerintah harus bijak melihat itu kalau misalnya tenaga kerja kasar yang tidak perlu didatangkan cukup dikenal ada misalnya yang dipakai Jadi saran saya untuk menghindari konflik sosial itu ya pemerintah bekerja keras mengidentifikasi ini sumber tenaga kerja yang ada di Kaltim ini seperti apa karakteristiknya harus ada mapping yang dilakukan , jadi kesimpulannya adalah Pembangunan berkelanjutan Harus terintegrasi kemudian harus banyak kolaborasi antar IKN dan Pemprov Kaltim kemudian pemenuhan ketenagakerjaan juga harus melakukan mapping spesifik terkait apa yang dibutuhkan di IKN pemerintah Kaltim harus mempunyai data mapping tersebut dari ketenagakerjaan”. Tutup Auliansyah
Warta Kaltim @2023- SIS-6
Kembangkan Wisata Sungai Samarinda, Hetifah Fasilitasi Kegiatan BISA dan Ngabuburit di Kapal Wisata
posted 30 days agoUMKT Miliki Prodi Baru di Bidang Kedokteran, Hetifah: Selamat Mencetak Dokter Berkualitas Untuk Kaltim
posted 36 days agoPenduduk Kaltim Diberi Formasi Khusus CPNS IKN Tahun 2024. Pemerintah Siapkan Formasi untuk 'Fresh Graduate' dan IKN
posted 39 days agoCair 10 Hari Sebelum Idul Fitri. Pemerintah Resmi Umumkan THR dan Gaji ke-13 ASN Cair 100 Persen
posted 39 days agoSatu-satunya Perempuan Dapil Kaltim di DPR RI, Hetifah: Kita Harus Bekerja Lebih Keras
posted 44 days agoMitra Hijau dan AJI Samarinda Gelar Pelatihan Jurnalistik Liputan Mendalam Isu Transisi Energi
posted 46 days agoGerakan Ekonomi Beli Produk UMKM, Gelar Business Matching UMKM dan PHRI Hasilkan Transaksi Potensial Rp 6,3 Miliar
posted 46 days agoPercepat Transisi Energi Berkeadilan, PW Muslimat NU Kaltim Diskusi Dengan The International Climate Initiative (IKI)
posted 47 days agoLangkah Progresif Pusat Kajian IKN dan SDG’s LP2M Unmul, Gelar Rapat Koordinasi Bahas Isu Strategis
posted 49 days agoMahasiswa Fisip Unmul Hadirkan PT. MHU Bahas Pemberdayaan Masyarakat
posted 49 days agoKPU Balikpapan Gelar Rapat Pleno, Ini Prediksi Calon Anggota DPRD Balikpapan Tahun 2024-2029
posted 49 days agoOtorita IKN bersama Kemsetneg Gelar Setneg Mantul Goes To Campus Universitas Mulawarman
posted 63 days ago2,3 Juta Rekrutmen ASN Tahun 2024, Menteri PANRB Lakukan Evaluasi Seleksi CASN 2023
posted 95 days agoKampung di Kaltim Menerima Rp378 Juta dari Program Penurunan Emisi
posted 100 days agoAwal Tahun 2024, Rektor Unmul Tanam Pohon di IKN
posted 100 days agoIlmuwan Mengklaim Piramida Tertua di Dunia di Gunung Padang Indonesia
posted 100 days agoPercepat Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Kemendagri Akselerasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital
posted 101 days agoBeasiswa LPDP 2024 Tahap 1 Pendaftarannya Dibuka Hari Ini!
posted 103 days agoKemenparekraf Kembangkan Ecotourism, Siap Berdayakan Wisata di Sekitar Nusantara
posted 104 days agoSambut IKN, Bunga Bangsa Hadirkan SMA Terintegrasi
posted 104 days agoYusan Triananda Sosialisasikan Fungsi dan Peranan Forum CSR Kaltim Dalam Kolaborasi Pembangunan
posted 141 days agoWujudkan Pentahelix Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kaltim Libatkan Forum CSR Gelar Pertemuan CSR Se-Kaltim
posted 146 days agoSebagai Alat Bantu Kebijakan Kependudukan di Daerah, BKKBN Kaltim Sosialisasikan Siperindu
posted 146 days agoPT. MHU Promosikan Coklat IKN Pada Nusantara Agrifest 2023
posted 150 days agoKepala BPSDM Kemendagri Ungkap Tiga Prasyarat Utama Indonesia Emas 2045
posted 150 days agoJokowi Bilang Tingkat Stres Guru Lebih Tinggi daripada Pekerjaan Lain
posted 150 days agoKPK Melakukan OTT 11 Orang di Kaltim, Tetapkan 5 tersangka termasuk Pejabat BBPJN PUPR
posted 150 days agoTingkatkan Kompetensi Lulusan, Prodi Pembangunan Sosial Fisip Unmul Rubah Kurikulum Kearah Berbasis OBE
posted 151 days agoMenumbuhkan Inspirasi UMKM: Forum CSR Kaltim Bahas Minuman Tradisional Herbal, Manisan Jahe dan Pemasarannya
posted 152 days agoTingkatkan Kinerja, Perusda Melati Bhakti Satya Resmi Menjadi Perseroda
posted 155 days agoPNS dengan Kinerja Buruk, Tahun 2024 Bakal Mudah Dipecat!
posted 155 days agoProf. Rahmawati Didik Masyarakat Kawasan IKN Buat Konten Positif
posted 156 days agoIndonesia Terpilih Anggota Dewan Eksekutif UNESCO 2023-2027
posted 159 days agoSetia P Lenggono Plt. Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN : Pertanian di IKN Harus Menjadi Model Terbaik
posted 162 days agoDikira Punah Spesies Mamalia yang Lama Hilang 62 Tahun Ditemukan di Pegunungan Papua
posted 164 days agoBincang- Bincang Dengan Ketua MPR RI Soal IKN Dalam Perfektif UU Otonomi Daerah
posted 166 days agoForum CSR Kaltim Resmi Dikukuhkan, Menjadi Katalisator Kesejahteraan Sosial Luncurkan Aplikasi E-CSR
posted 167 days agoProdi Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul Presentasikan Hasil Penelitian Dalam Seminar Nasional Fraksionalisasi Etnis dan Polarisasi Etnis di IKN
posted 168 days agoHasil Riset: Di IKN Etno-Demografinya Relatif Kondusif Walaupun Fraksionalisasi Etnis Tinggi dan Polarisasi Etnis Slighly High
posted 169 days agoLPB PAMA Banua Etam Latih Public Speaking UMKM Kutim
posted 184 days agoWarga Penerima Uang Ganti Kerugian Lahan di IKN Dibekali Kewirausahaan
posted 190 days agoPariwisata Dapat Berdampak Pada Ketahanan Nasional, Guru Besar Unmul Paparkan Strateginya
posted 195 days agoDosen Farmasi Unmul Adakan Penyuluhan Dan Workshop Pembuatan Seduhan Teh Herbal Bunga Telang
posted 196 days agoPj Gubernur Kaltim: Penemuan Gas Baru di Lepas Pantai Kaltim diharapkan Meningkatkan Pendapatan Daerah
posted 202 days agoRUU Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara Resmi di Sahkan DPR RI
posted 203 days agoPj Gubernur Kaltim Akmal Malik dilantik Mendagri
posted 204 days agoPj Gubernur Kaltim Dilantik 2 Oktober, Sosok Ini Santer Jadi Kandidat Kuat Gantikan Isran Noor
posted 207 days agoUnmul Dengan Otorita IKN Jalin Kerja Sama Pelatihan Sertifikasi Guru
posted 209 days agoProf. Dr. Rahmawati: Raih Guru Besar, Mengenal Lebih Dekat Kiprahnya
posted 210 days agoOtorita IKN dan Kadata Luncurkan Sabuk Hijau Nusantara
posted 210 days ago