SAMARINDA– Kebijakan terkait pemindahan ibukota negara dari pulau Jawa ke Kalimantan itu sebenarnya merupakan keputusan yang tepat. dilihat dari Produk Domestrik Bruto (PDB) di Indonesia yang 59persen itu ada di pulau Jawa memang menjadi suatu alasan tepat, jika Pemerintah ingin memindahkan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Kalimantan untuk pemerataan ekonomi. Disampaikan Auliansyah, S.Kel.,M.Si Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul), Kampus FEB Unmul, Senin (01/03/ 2023)
Auliansyah Menjelaskan Perekonomian masih berpusat di Pulau Jawa sebesar 59 Persen, kemudian Sumatera 21persen Kalimantan 8 persen. Jadi ini adalah suatu kebijakan yang tepat kalau misalnya alasannya adalah pemerataan apalagi di kawasan Timur Indonesia kemudian, Untuk pembangunan ibukota juga bisa melihat ada sebuah keselarasan dengan isu- isu terkini terbaik perubahan iklim dimana nantinya akan pencegahan- pencegahan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim itu sudah dimulai.
Lanjutnya Jika dengan dipahami sebagai misalnya harus selaras dengan alam 75 Persen Total luas kawasan yang tersedia ini diperuntukkan untuk ruang hijau, 60 persen area melindung, 10 persen nya untuk produksi makanan kemudian cita-cita karbon dan penurunan suhu 2 persen. Artinya ini menggunakan transportasi publik jadi tidak ada lagi yang pakai transportasi pribadi itu yang akan didorong di sana. Tutur Auliansyah
“Ruang ekonomi untuk semua artinya peluang ekonomi untuk semua itu 0 persen. Apa Enggak akan ada kemiskinan? tentu itu menjadi sebuah perencanaan yang baik yang saya lihat terkait apa yang diinginkan oleh IKN kemudian apa yang ingin dituju oleh Provinsi Kalimantan Timur Sebenarnya ada. Ada kesamaannya makanya sinergitas harus ada. Misalnya Kalimantan mengusung tema pembangunan Green ekonomi, pembangunan hijau.” Tutur Auliansyah
Berkelanjutan itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun silam ya makanya kesamaan dan pemerintah provinsi itu harus sinerginya harus sangat baik untuk mencapai apa yang ingin dicapai di IKN itu seperti misalnya 75 persen, penurunan suhu 2 persen itu harus disinergikan. IKN akan mengandalkan wilayah – wilayah yang ada di Kalimantan Timur misalnya di Balikpapan sektor-sektor energi rendah karbon, kemudian bahan kimia, produk kimia, Petrokimia, dan Farmasi terintegrasi di Samarinda akan dibangun sektor energi rendah karbon juga kemudian di wilayah Kalimantan Timur itu akan dibangun industri pertanian. Tutur Auliansyah
Berkelanjutan ekosistem dilakukan tidak di kawasan industri di Muara Jawa, juga akan dibangun energi rendah karbon, Farmasi integrasi kemudian dilalui MBTK juga akan menjadi salah satu, kalau saya melihat Kalimantan Timur punya peran kunci di situ untuk menunjang apa yang dicita-citakan terkait penurunan suhu 2 persen tadi kemudian pemenuhan pangan tentu akan mengandalkan di wilayah Kaltim dan wilayah di sekitarnya pemerintah Kalimantan Timur dan harus memperkuat Sinar kita di dalam implementasi pembangunan berkelanjutan ya khususnya yang ada di dalam SDGs dicapai bersama penyesuaian untuk pembangunan di IKN.
cita-cita atau ingin pemerintah provinsi akan berhasil kalau terjadi di Balikpapan dan Samarinda itu harus terintegrasi juga dengan harus didorong juga di wilayah Samarinda dan Kaltim. ya di Balikpapan harus didorong juga untuk membatasi itu kepemilikan kendaraan-kendaraan pribadi kemudian transportasi publik harus tersambung semua itu yang ini nah kemudian videonya adalah sketsa tenaga kerja nah itu harus sekian persen tenaga kerja lokal yang persentasenya dan tidak ada instrumen hukum yang mengatur.” Tutur Auliansyah
“Pemerintah harus bijak melihat itu kalau misalnya tenaga kerja kasar yang tidak perlu didatangkan cukup dikenal ada misalnya yang dipakai Jadi saran saya untuk menghindari konflik sosial itu ya pemerintah bekerja keras mengidentifikasi ini sumber tenaga kerja yang ada di Kaltim ini seperti apa karakteristiknya harus ada mapping yang dilakukan , jadi kesimpulannya adalah Pembangunan berkelanjutan Harus terintegrasi kemudian harus banyak kolaborasi antar IKN dan Pemprov Kaltim kemudian pemenuhan ketenagakerjaan juga harus melakukan mapping spesifik terkait apa yang dibutuhkan di IKN pemerintah Kaltim harus mempunyai data mapping tersebut dari ketenagakerjaan”. Tutup Auliansyah
Warta Kaltim @2023- SIS-6
Otorita IKN Buka 335 Formasi PPPK Tahun 2023
posted 0 days agoIni Formasi PNS dan PPPK Tenaga Dosen dan Teknis Pada Perguruan Tinggi Kaltim dan Daerah Lain 2023
posted 1 days agoSelaraskan Pendidikan Dengan Industri, SKK Migas Bagi Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat di Fisip Unmul Dalam Kuliah Umum
posted 2 days agoDPR RI Undang MRKB, Usul IKN Jadi Provinsi Daerah Istimewa Dipimpin Gubernur
posted 4 days agoPemprov. Kaltim Telah Buka 4.427 PPPK Formasi Guru, Tenaga Kesehatan dan Teknis. Ini Kriterianya
posted 6 days agoDirektur Ketahanan Pangan OIKN: Hadirnya IKN Berdampak Positif Bagi Pengembangan Pertanian Lokal
posted 9 days agoHandling Illegal Mining, NNC, and Law Enforcement Officials Form Task Force
posted 14 days agoMendagri: Pemilu 2024 Sukses Bergantung Pada Optimalnya Peran Dan Fungsi Stakeholder Terkait
posted 19 days agoIni Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2024
posted 19 days agoIni Pokok-Pokok Strategi Kebijakan Fiskal APBN 2024 Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang
posted 19 days agoPT Krakatau Bandar Samudera Bangun Dermaga Logistik Terintegrasi di IKN
posted 21 days agoSusul Ismael Thomas Kejaksaan Agung Menetapan Tersangka Kepada Eks Kadis ESDM Kalimantan Timur Christianus Benny
posted 21 days agoTokoh dan Ormas Nyatakan Sikap, Dorong Pj Bupati PPU Dari Putra Daerah
posted 21 days agoMahasiswa S1 hingga S3 Tidak Wajib Skripsi/Tesis/Disertasi Lagi, Ini Standar Nasional Barunya
posted 24 days agoJakarta Plurilateral Dialogue dibuka Menteri PMK, Tiga Hal Penting Memperkuat Budaya Toleransi
posted 25 days agoOtorita IKN dan PT. SMI Sepakat dalam Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan
posted 25 days agoPemindahan ASN, Dianggarkan 9,4 T Kementerian PUPR Mulai Pembangunan 47 Tower Rusun ASN IKN
posted 25 days agoKetua KPAD Kaltim: Wujudkan Kota Smart City, Pembangunan IKN Penting Berorientasi Kota Layak Anak
posted 26 days agoBahaya Plastik Mikro pada Puntung Rokok bagi Kesehatan
posted 29 days agoIni Jadwal Penerimaan Calon PNS dan PPPK, Pendaftaran Dimulai 17 September 2023
posted 29 days agoKetua KPAD Kaltim: Pemerkosaan By Kridit Jauh Lebih Besar Potensinya Dibandingkan Pemerkosaan dengan Kekerasan. Imbau Kepala Sekolah Waspada
posted 29 days agoPHM Dukung Pencapaian SDGs Serahkan Bantuan Beasiswa
posted 30 days agoPerubahan UU IKN, Ini 9 Pokok Urgen Draf RUU di Ajukan Pemerintah ke Komisi II DPR
posted 32 days agoTahun 2024 Pembangunan Infrastruktur dan Kantor Pemerintahan IKN Tahap 1 Rampung
posted 32 days agoRaih Rekor MURI, 1912 Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/ Kota Se-Indonesia termasuk Kaltim Terpilih Masa Jabatan 2023-2028 Menggunakan Pakaian Adat Dilantik
posted 35 days agoAkhirnya Diumumkan. Ini Nama Lima Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur
posted 36 days agoEkonomi Kaltim Tumbuh Sebesar 6,84 Persen Didominasi Usaha Konstruksi dan Asuransi
posted 37 days agoPutusan Mahkamah Konstitusi Perbolehkan Kampanye di Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan
posted 38 days agoSegini Kekayaan Ismail Thomas Anggota DPR RI Dapil Kaltim Ditepakan Tersangka Diduga Memalsukan Izin Tambang
posted 39 days agoMRKB Usul Otorita IKN Hanya Developer, Kedepannya IKN Nusantara Harus Merujuk UU Pemerintah Daerah
posted 39 days ago14 Agustus Hari Pramuka. Ini Sejarah Pramuka di Indonesia
posted 40 days agoSiap-Siap Pemerintah Akan Rekrut 572.496 PNS dan PPPK tahun 2023, Rencana Pendaftaran 17 September-3 Oktober 2023
posted 42 days agoOmbudsman: Ingatkan Partisipasi Publik dalam Penjaringan Pj Kepala Daerah
posted 43 days agoOtorita IKN Meluncurkan Buku Panduan Bangunan Cerdas. Ini Bukunya
posted 44 days agoSosialisasi IDI, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Ungkap Kunci keberhasilan Pemilu Tahun 2024
posted 45 days agoDr. Finnah Furqoniah, M.Si Dekan Fisip Periode 2023 – 2027 Resmi Dilantik
posted 45 days agoBupati Kukar Mengapresiasi Kolaborasi PT MHU dan Yayasan PKM. Serahkan Ijasah Paket A,B,C PKBM Loa Kulu
posted 45 days agoPolresta Bulungan Tetapkan Tersangka Kakek 83 Tahun Terduga Pembakaran Lahan
posted 46 days agoPempertegas Kewenangan Khusus, Bappenas-Otorita IKN Gelar Konsultasi Publik RUU Perubahan UU IKN
posted 50 days agoRealisasi Investasi Kaltim Triwulan I 2023 Rp15,42 T, Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Rp. 11,36 T dan Penanaman Modal Asing Rp. 4,06 T
posted 50 days agoSetia P. Lenggono Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN: Pertanian di IKN di Desain Mendukung Ketahanan Pangan dan Memiliki Fungsi Estetik Mempercantik Kota
posted 51 days agoProf. M. Ali Berawi Papar Enam Domain Utama Smart City Plan IKN di Depan Perwakilan UNDP
posted 51 days agoMendes PDTT: Tenaga Pendamping Desa Dibutuhkan Sepanjang Masa
posted 53 days agoIran Noor: Masyarakat Kaltim Sudah Menikmati listrik 24 Jam. Tahun 2023 Total 1.692 Sambungan Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
posted 55 days agoOjek Online Sehari Dapat Rp10.000 Bahkan Kadang Nol Rupiah, Kemitraan Antara Pengemudi Ojek dengan Penyedia Aplikasi Perlu Ditertibkan
posted 55 days agoPPPK Sudah Bisa Terima Kenaikan Gaji, Ini Syaratnya
posted 55 days agoMenteri PANRB Terbitkan Surat Edaran Minta Instansi Tetap Alokasikan Pembiayaan Non-ASN dan Dilarang Mengangkat Pegawai Non-PNS dan atau Non-PPPK
posted 57 days agoDinas Perkebunan Kaltim Tingkatkan Kesejahteraan Petani Melalui Pemberdayaan Gapoktan
posted 57 days agoHingga Semester Pertama 2023 Kinerja Ekonomi Kaltim Masih Positif
posted 57 days agoPT Pupuk Kaltim Launching Jaringan Pipa Air Bersih di Ibu Kota Nusantara
posted 59 days ago