SAMARINDA- Ibu Kota Negara (IKN) memberikan harapan bagi stakeholder maupun masyarakat, khususnya penduduk lokal Kalimantan Timur (Kaltim). Masyarakat Kaltim harapannya mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi aktif dalam Pembangunan IKN, bukan hanya mendapatkan income finansial saja tetapi ada transfer knowledge” Disampaikan Dedi Kurniadi selaku Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur (DPW PKS Kaltim) di Sekretariat DPW PKS, Samarinda, Rabu (22/03/2023).
Dedi Kurniadi mengimbau masyarakat Kaltim agar aktif menyiapkan diri untuk berkontribusi di berbagai kegiatan pembangunan IKN agar tidak menjadi penonton di kampung halamannya.
Peningkatan partisipasi masyarakat harus dapat dioptimalkan dan pemerintah bertanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi serta beragam penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat..
“Dari pengusaha sampai rakyat biasa, akademisi maupun para pakar mendapat kesempatan untuk berkontribusi. Tidak hanya sebatas di Badan Otorita IKN saja, untuk semua lini perlu ditingkatkan lagi porsinya.” imbaunya.
“Bagi masyarakat Kaltim bukan hanya mendapatkan income finansial saja tetapi ada transfer knowledge (Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Pasca pembangunan fisik IKN, masyarakat Kaltim secara berkelanjutan mendapat kesempatan untuk berkontribusi dalam penyediaan barang dan jasa untuk operasional IKN”
“Stakeholder yang ada di Kaltim misalnya memfasilitasi institusi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul dan memberikan peluang sebesar-besarnya agar masyarakat terutama generasi muda bisa mendapatkan pengetahuan dan kesempatan.” Ucap Dedi.
Bukan saja dalam proses pembangunan IKN, pemerintah harus memberikan perhatian kepada Provisi Kaltim sebagai kontributor APBN terbesar, untuk pembangun infrastruktur di seluruh Kaltim. Daerah-daerah di Kaltim infrastruktur jalan antar kota/ daerah seperti Paser, Kubar, Mahulu, Kukar, Bontang, Kutim dan Berau agar mendapat perhatian serius, karena ia menjadi bagian terkait kehadiran IKN di Kaltim.
Hak-hak masyarakat di sekitar IKN terkait aset yang sudah ditempati mereka secara turun temurun agar dipenuhi oleh pemerintah dalam aspek legalitasnya..
Dalam konteks nasional urgensi pemindahan ibukota ke IKN Nusantara telah ditetapkan pemerintah, meskipun masih sangat banyak yang harus disempurnakan baik dari aspek keamanan karena langsung berhadapan dengan laut terbuka maupun aspek pembiayaan.
Pembangunan IKN yang kompleks dibutuhkan sumber daya yang besar. Kebijakan pembangunan IKN harus memperhitungkan cash flow jangan sampai besar pasak dari pada tiang.
“Kesulitan finansial jangan mengorbankan hal yang substantif terkait kedaulatan negara, peran masyarakat Kaltim dan warga negara Indonesia secara keseluruhan”, Tutupnya.
Warta Kaltim @2023- Cindy Elysa
