SAMARINDA — Upaya memperkuat kapasitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Timur terus dikembangkan melalui kolaborasi multipihak. Salah satunya melalui implementasi Business Registration dan persiapan sertifikasi Bisnis Registrasi SDGs bagi pelaku UMKM di Kalimantan Timur yang melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA), Universitas Mulawarman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta sejumlah lembaga terkait.
Kegiatan Koordinasi program tersebut di fasilitasi Pusat Kajian Ibu Kota Negara (IKN) & Sustainable Development Goals (Pusat Kajian IKN & SDGs) Universitas Mulawarman dilaksanakan pada Senin, 24 Agustus 2026, pukul 09.00–11.00 WITA di Ruang Pertemuan Lantai 2 Gedung Masjaya (HUB), Jalan Sambaliung, Universitas Mulawarman, Samarinda.
Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Kepala LP2M Universitas Mulawarman dalam sambutannya menjelaskan Bahwa Unmul mendukung kegiatan Business Registration UMKM ini dalam rangka keberlanjutan usaha UMKM.
Sealnjutnya, Hisaaki Mitsui dari JICA Jepang menjadi salah satu narasumber yang memberikan perspektif mengenai pengembangan Business Registration dan penguatan praktik bisnis yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari proses implementasi Business Registration bagi UMKM di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman, program tersebut dilaksanakan oleh Pusat Kajian IKN & SDGs Universitas Mulawarman bekerja sama dengan JICA dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur.
Bisnis Registrasi SDGs merupakan Bagian Reancana Aksi Daerah (RAD) Provinsi Kaltim pada matrik tiga. Mendorong kesadaran pembangunan berkelanjutan sektor swasta dan UMKM, isu lingkungan, isu ekonomi dan isu sosial.
Koordinasi juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Bank Indonesia, Bappeda Provinsi Kaltim, Bank Kaltimtara, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan launching Bisnis Registrasi SDGs oleh pemerintah Provinsi Kaltim bagi pelaku UMKM di Kalimantan Timur yang direncanakan pada bulan September 2026.
Mendorong UMKM Lebih Berkelanjutan
Konsep penguatan bisnis yang dibawa dalam program ini memiliki relevansi dengan prinsip CSR dan sustainable procurement, yang menempatkan aspek lingkungan, kondisi ketenagakerjaan, hak asasi manusia, serta antikorupsi sebagai bagian penting dalam aktivitas bisnis dan rantai pasok.
Pada bahasan CSR/Sustainable Procurement Training Toolkit dari Global Compact Network Japan menjelaskan bahwa keberlanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perusahaan, tetapi perlu diterapkan sepanjang rantai pasok. Pendekatan tersebut mendorong perusahaan dan mitra bisnis untuk memperhatikan aspek sosial dan lingkungan di samping kualitas, kinerja, harga, dan waktu pengiriman.
Pada bahasan Jaringan Global Compact Jepang juga menekankan bahwa CSR dan sustainable procurement mencakup seluruh rantai pasok, dengan perhatian terhadap lingkungan, kondisi kerja, hak asasi manusia, dan antikorupsi.
Dalam konteks pengembangan UMKM, pendekatan tersebut menjadi penting karena pelaku usaha tidak hanya dituntut mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif, tetapi juga semakin perlu memperhatikan praktik usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Kolaborasi Multipihak
Program Business Registration SDGs ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dunia usaha, dan mitra pembangunan internasional dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat.
Universitas Mulawarman melalui Pusat Kajian IKN & SDGs berperan dalam membangun koordinasi dan fasilitasi program bersama JICA dan Bappeda Kaltim. Sementara keterlibatan Bank Indonesia, Bank Kaltimtara dan Disperindagkop UKM diharapkan memperkuat aspek dukungan kelembagaan bagi pengembangan UMKM.
Tim Pusat Kajian IKN & SDGs Universitas Mulawarman menyebutkan bahwa koordinasi tersebut diarahkan untuk mempersiapkan pelaksanaan sertifikasi Bisnis Registrasi SDGs bagi pelaku UMKM di Kalimantan Timur.
Melalui program ini, pengembangan UMKM di Kalimantan Timur diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga semakin terhubung dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Kehadiran JICA Jepang dalam proses tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan kerja sama internasional untuk mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat daerah.
Warta Kaltim @2026_Jul
