JAKARTA - Sebelumnya Ombusman Republik Indonesia (ORI) telah meminta tindakan korektif dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) walau yang terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 4 Tahun 2023. Ombusman meminta adanya partisipasi bermakna oleh publik terhadap penjaringan Pj Gubernur Mulai di DPRD hingga di Kementerian Dalam Negeri.
"Kepatuhan atas prinsip tata pemerintahan (democratic govermence) dan ketaatan hukum. Prinsip pertama terlihat pada proses pengisian jabatan yang terbuka (kompetensi), transparan (pertimbangan), dan partisipasi, semangat Desentralisasi, Demokratis dan sepatutnya menjadi roh dalam pengisian jabatan kepemimpinan lokal yang memang merupakan jiwa dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945" papar anggota ORI, Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers yang disiarkan lewat YouTube, dikutip Jumat (11/8/2023).
“Ingatkan Kementerian Dalam Negeri agar umumkan kepada publik Calon Pejabat (Pj) Gubernur sebelum di kirim kepada Presiden agar memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan pembahasan. Transparansi informasi dan keterbukaan proses itu nyaris tidak kelihatan, tindakan korektif ini agar ada transparansi informasi. Sebagaimana pesan dari Presiden yang transparan yang terbuka yang partisipatif” ," kata Robert
"Pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak aspiratif atau tanpa dukungan masyarakat membuat kemudian keberadaan pejabat itu tidak cukup efektif, jangan sampai kemudian resistensi penolakan sehingga banyak waktu dihabiskan hanya untuk melakukan konsolidasi dengan masyarakat padahal waktunya terbatas."
“Kami menegaskan pengangkatan Pejabat kepala daerah di provinsi maupun di kabupaten/kota itu adalah pengangkatan dari kalangan sipil, kalaupun kemudian ada dari unsur yang berlatar belakang TNI maka dia harus pensiun dini/tidak aktif lagi dari dinas keprajuritan itulah perintah dari Undang-Undang. Begitu juga dari Polri harus ada persetujuan dari Kapolri “ Tuturnya
“Seorang Pejabat kepala daerah kewenangannya itu sama lebih kurang dari kewenangan seorang kepala daerah definitif”
Robert juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuka semua nama yang diusulkan untuk menjadi Pj gubernur dan Bupati/Walikota. Dengan begitu, publik bisa menilai dan memberikan masukan sebelum nama-nama kandidat pj itu diajukan kepada Presiden Jokowi untuk seleksi tahap akhir. "Bolanya sekarang di pihak Kemendagri untuk membuka proses, mengumumkan nama, dan melibatkan publik," ujarnya.
Sepanjang tahun 2021, ada 101 pj kepala daerah yang dilantik, yang terdiri atas tujuh pj gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota. Sedangkan tahun 2023 ini, total akan ada 170 pelantikan Pj, yakni 17 Pj Gubernur, 115 Bupati, dan 28 Walikota. Posisi Pj akan terus tersedia hingga kepala daerah defenitif terpilih dalam gelaran Pilkada Serentak 2024 pada akhir tahun 2024.
Warta Kaltim @2023-Jul
Berita Lainnya:
Usulan Pj Gubernur Kaltim Antara DPRD Kaltim vs Mendagri
Yusan Triananda Sosialisasikan Fungsi dan Peranan Forum CSR Kaltim Dalam Kolaborasi Pembangunan
posted 6 days agoWujudkan Pentahelix Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kaltim Libatkan Forum CSR Gelar Pertemuan CSR Se-Kaltim
posted 11 days agoSebagai Alat Bantu Kebijakan Kependudukan di Daerah, BKKBN Kaltim Sosialisasikan Siperindu
posted 11 days agoPT. MHU Promosikan Coklat IKN Pada Nusantara Agrifest 2023
posted 15 days agoKepala BPSDM Kemendagri Ungkap Tiga Prasyarat Utama Indonesia Emas 2045
posted 15 days agoJokowi Bilang Tingkat Stres Guru Lebih Tinggi daripada Pekerjaan Lain
posted 15 days agoKPK Melakukan OTT 11 Orang di Kaltim, Tetapkan 5 tersangka termasuk Pejabat BBPJN PUPR
posted 16 days agoTingkatkan Kompetensi Lulusan, Prodi Pembangunan Sosial Fisip Unmul Rubah Kurikulum Kearah Berbasis OBE
posted 16 days agoMenumbuhkan Inspirasi UMKM: Forum CSR Kaltim Bahas Minuman Tradisional Herbal, Manisan Jahe dan Pemasarannya
posted 18 days agoTingkatkan Kinerja, Perusda Melati Bhakti Satya Resmi Menjadi Perseroda
posted 20 days agoPNS dengan Kinerja Buruk, Tahun 2024 Bakal Mudah Dipecat!
posted 20 days agoSetia P Lenggono Plt. Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN : Pertanian di IKN Harus Menjadi Model Terbaik
posted 27 days agoDikira Punah Spesies Mamalia yang Lama Hilang 62 Tahun Ditemukan di Pegunungan Papua
posted 30 days agoBincang- Bincang Dengan Ketua MPR RI Soal IKN Dalam Perfektif UU Otonomi Daerah
posted 32 days agoForum CSR Kaltim Resmi Dikukuhkan, Menjadi Katalisator Kesejahteraan Sosial Luncurkan Aplikasi E-CSR
posted 32 days agoProdi Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul Presentasikan Hasil Penelitian Dalam Seminar Nasional Fraksionalisasi Etnis dan Polarisasi Etnis di IKN
posted 33 days agoHasil Riset: Di IKN Etno-Demografinya Relatif Kondusif Walaupun Fraksionalisasi Etnis Tinggi dan Polarisasi Etnis Slighly High
posted 34 days agoLPB PAMA Banua Etam Latih Public Speaking UMKM Kutim
posted 49 days agoWarga Penerima Uang Ganti Kerugian Lahan di IKN Dibekali Kewirausahaan
posted 55 days agoPariwisata Dapat Berdampak Pada Ketahanan Nasional, Guru Besar Unmul Paparkan Strateginya
posted 60 days agoDosen Farmasi Unmul Adakan Penyuluhan Dan Workshop Pembuatan Seduhan Teh Herbal Bunga Telang
posted 62 days agoPj Gubernur Kaltim: Penemuan Gas Baru di Lepas Pantai Kaltim diharapkan Meningkatkan Pendapatan Daerah
posted 67 days agoRUU Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara Resmi di Sahkan DPR RI
posted 68 days agoPj Gubernur Kaltim Akmal Malik dilantik Mendagri
posted 69 days agoPj Gubernur Kaltim Dilantik 2 Oktober, Sosok Ini Santer Jadi Kandidat Kuat Gantikan Isran Noor
posted 72 days agoUnmul Dengan Otorita IKN Jalin Kerja Sama Pelatihan Sertifikasi Guru
posted 74 days agoProf. Dr. Rahmawati: Raih Guru Besar, Mengenal Lebih Dekat Kiprahnya
posted 75 days agoOtorita IKN dan Kadata Luncurkan Sabuk Hijau Nusantara
posted 75 days agoOtorita IKN Buka 335 Formasi PPPK Tahun 2023
posted 78 days agoIni Formasi PNS dan PPPK Tenaga Dosen dan Teknis Pada Perguruan Tinggi Kaltim dan Daerah Lain 2023
posted 79 days agoMakmur Marbun Resmi Dilantik Sebagai Pj Bupati PPU
posted 79 days agoSelaraskan Pendidikan Dengan Industri, SKK Migas Bagi Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat di Fisip Unmul Dalam Kuliah Umum
posted 80 days agoUnmul Kukuhkan 36 Guru Besar, Terbanyak Sepanjang Sejarah
posted 80 days agoDPR RI Undang MRKB, Usul IKN Jadi Provinsi Daerah Istimewa Dipimpin Gubernur
posted 83 days agoPemprov. Kaltim Telah Buka 4.427 PPPK Formasi Guru, Tenaga Kesehatan dan Teknis. Ini Kriterianya
posted 84 days agoDirektur Ketahanan Pangan OIKN: Hadirnya IKN Berdampak Positif Bagi Pengembangan Pertanian Lokal
posted 87 days agoHandling Illegal Mining, NNC, and Law Enforcement Officials Form Task Force
posted 92 days agoMendagri: Pemilu 2024 Sukses Bergantung Pada Optimalnya Peran Dan Fungsi Stakeholder Terkait
posted 97 days agoIni Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2024
posted 97 days agoIni Pokok-Pokok Strategi Kebijakan Fiskal APBN 2024 Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang
posted 97 days agoPT Krakatau Bandar Samudera Bangun Dermaga Logistik Terintegrasi di IKN
posted 99 days agoSusul Ismael Thomas Kejaksaan Agung Menetapan Tersangka Kepada Eks Kadis ESDM Kalimantan Timur Christianus Benny
posted 99 days agoTokoh dan Ormas Nyatakan Sikap, Dorong Pj Bupati PPU Dari Putra Daerah
posted 99 days agoMahasiswa S1 hingga S3 Tidak Wajib Skripsi/Tesis/Disertasi Lagi, Ini Standar Nasional Barunya
posted 102 days agoJakarta Plurilateral Dialogue dibuka Menteri PMK, Tiga Hal Penting Memperkuat Budaya Toleransi
posted 103 days agoOtorita IKN dan PT. SMI Sepakat dalam Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan
posted 103 days agoPemindahan ASN, Dianggarkan 9,4 T Kementerian PUPR Mulai Pembangunan 47 Tower Rusun ASN IKN
posted 103 days agoKetua KPAD Kaltim: Wujudkan Kota Smart City, Pembangunan IKN Penting Berorientasi Kota Layak Anak
posted 105 days agoBahaya Plastik Mikro pada Puntung Rokok bagi Kesehatan
posted 107 days agoIni Jadwal Penerimaan Calon PNS dan PPPK, Pendaftaran Dimulai 17 September 2023
posted 107 days ago