JAKARTA- Gelaran Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy pada Selasa (29/8) di Hotel Borobudur, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa JPD 2023 mengangkat tema toleransi sebagai urgensi kemanusiaan di tengah-tengah maraknya perilaku diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama dan kepercayaan yang terjadi secara global.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menekankan tiga hal penting untuk memperkuat budaya toleransi demi menjaga kebhinekaan masyarakat.
"Pertama, penghormatan terhadap perbedaan akan menjadi modalitas persatuan kokoh, tangguh, dan bermartabat, untuk berkarya secara inovatif dan produktif," katanya saat membuka acara Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023
Budaya toleransi yang kuat, kata Menko Muhadjir, menjadi bagian tak terpisahkan dari kemajuan berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Kebhinekaan, sambungnya, merupakan salah satu DNA Indonesia yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Budaya toleransi akan kebhinekaan menjadi modal kuat yang membawa Indonesia menjadi lebih maju," ujarnya.
Kedua, lanjutnya, budaya toleransi harus dibangun atas kerja sama pemerintah dan semua elemen masyarakat.
Berbagai inisiatif, sambungnya, baik yang berasal dari kebijakan pemerintah maupun swadaya masyarakat harus saling melengkapi dan menguatkan posisi Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran.
"Tokoh-tokoh agama, akademisi, media, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), memainkan peran masing-masing untuk memajukan budaya toleransi ini," ujarnya.
Ketiga, kata Menko Muhadjir, semua negara perlu bekerja sama secara konstruktif untuk dapat membangun budaya toleransi.
Berbagai inisiatif dan praktek terbaik, kata dia, perlu disebarluaskan sehingga dapat menjadi sumbangsih Indonesia dalam menguatkan budaya toleransi di tingkat internasional.
"Saya juga meyakini di tingkat internasional banyak inisiatif dan praktik baik lainnya yang bisa diambil hikmahnya dan dipelajari," tutur Menko Muhadjir.
Oleh karena itu Menko PMK Muhadjir Effendy berharap seluruh peserta yang hadir dalam acara JPD 2023 dapat saling belajar, mengabarkan, dan menyebarluaskan inisiatif dan praktik terbaik yang sudah dilakukannya masing-masing, serta dapat bekerja sama dengan berbagai negara di berbagai kawasan untuk memajukan toleransi dan moderasi beragama secara global.
Sedangakan Dalam mempromosikan budaya toleransi global, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi kembali mengingatkan pentingnya komitmen tiap-tiap negara dalam mengimplementasikan Resolusi 16/18. Oleh sebab itu, forum dialog JPD 2023 diharapkan menjadi praktik baik dalam menyampaikan budaya toleransi berbasis agama untuk negara-negara anggota.
“Beberapa hal yang perlu kita jalankan bersama dalam mengedepankan nilai toleransi berbasis agama, kita harus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan bebas dari diskriminasi, membangun kerangka hukum yang jelas dalam melawan diskriminasi berbasis agama dan mempromosikan inovasi dalam melawan intoleransi,” ujar Retno.
Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama Republik Indonesia turut menyatakan pentingnya toleransi berdasarkan agama dan kepercayaan dalam menciptakan di tengah perkembangan global saat ini. Dalam pidatonya, menteri yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut menyatakan pengalaman Indonesia dalam merawat toleransi erat kaitannya dengan budaya demokrasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
“Indonesia merupakan salah satu negara dengan eksperimen toleransi terpanjang dan paling intens. Tradisi dan kepercayaan Indonesia mendorong warga negara untuk memahami, mengilustrasikan, dan menerjemahkan perbedaan menjadi fakta yang dapat dipahami dan disesuaikan dengan interaksi sosial antar sesama warga.” ujar Gus Yaqut.
Agenda JPD 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri meliputi 5 sesi dialog yang mengeksplorasi praktik terbaik dan pembelajaran dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dalam memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHCR. Melalui kolaborasi ketiga kementerian dan lembaga ini ingin menunjukan modalitas Indonesia untuk memajukan dan mendorong pemenuhan Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi berbasis agama dan kepercayaan.
Sebagai informasi, resolusi PBB ini merupakan resolusi untuk memerangi intoleransi, stereotip negatif dan stigmatisasi, serta diskriminasi, hasutan terhadap kekerasan, dan kekerasan terhadap orang berdasarkan agama atau kepercayaan.
Warta Kaltim @2023- Jul
